Pro dan Kontra Struktur Gemuk KPK


Struktur Baru KPK

Pro dan Kontra Struktur Gemuk KPK mendapat tanggapan dari beberapa kalangan. Beragam tanggapan muncul, diantaranya berasal dari anggota dewan dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengubah struktur organisasi nya menuai sorotan. Kali ini, anggota Dewan di Senayan angkat suara seputar struktur KPK yang menggemuk.

Pro dan Kontra Struktur KPK
Gedung KPK

KPK awalnya mengubah struktur organisasinya dengan menambah sejumlah posisi. Struktur organisasi KPK saat ini menjadi lebih gemuk dibandingkan sebelumnya.

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan ini ditandatangani Ketua KPK, Firli Bahuri, pada 6 November 2020 dan diundangkan pada 11 November 2020

ICW Soroti Struktur Gemuk KPK
ICW: Penanganan Korupsi Selama 2019 Anjlok, Modus Suap Mendominasi -  Tirto.ID

Perubahan struktur KPK yang menggemuk itu mendapat sorotan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam hal ini, ICW menyoroti penambahan sejumlah posisi dalam struktur KPK.

Selanjutnya, ICW menilai penambahan posisi dalam struktur KPK bertentangan dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

“ICW beranggapan bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 (Perkom 7/2020) tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK bertentangan dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Rabu (18/11).

Selain itu, ICW mempertanyakan urgensi staf khusus di KPK. ICW menilai saat ini fungsi dari staf khusus telah dimiliki di setiap bidang yang ada di KPK. Karena itulah, adanya staf khusus hanya menimbulkan pemborosan anggaran.

(Baca Juga : Lionel Messi Gabung Manchester City?)

Struktur baru KPK yang menggemuk juga menarik perhatian anggota DPR. Anggota Dewan pun angkat bicara. Ada yang memberi sindiran dan ada pula yang mendukung keputusan KPK tersebut

Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman menganggap struktur baru ini adalah kebijakan tanpa visi yang jelas.

“Kebijakan itu tanpa visi yang jelas!” kata Benny kepada wartawan, Kamis (19/11/2020)

Waketum Partai Demokrat (PD) ini menyindir tujuan penambahan posisi di lembaga antirasuah itu. Ia menilai menggemuknya struktur KPK lebih untuk membantu pemerintah mengatasi pengangguran.

“Gemuknya struktur KPK lebih untuk membantu pemerintah mengatasi pengangguran,” tegas Benny.

Benny menilai saat ini KPK sudah kehilangan sifat luar biasa sebagai lembaga. Terlebih banyak pegawai KPK yang mengundurkan diri dari lembaga tersebut.

Lebih lanjut Benny menduga tidak akan ada lagi menteri yang diperiksa di lembaga antirasuah itu setelah hadir revisi UU KPK. Sebab, menurutnya, saat ini KPK sudah menjadi ‘lesu darah’.

(Sumber)

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arsip